ADVNasional

Sekda Tulang Bawang Resmi Sandang Gelar Doktor, Lahirkan Model P4GN Berbasis Kearifan Lokal untuk Perkuat Kebijakan Nasional

×

Sekda Tulang Bawang Resmi Sandang Gelar Doktor, Lahirkan Model P4GN Berbasis Kearifan Lokal untuk Perkuat Kebijakan Nasional

Sebarkan artikel ini
Sekda Kabupaten Tulangbawang resmi sandang gelar Doktor

Bandar Lampung – Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang, Ferli Yuledi, resmi meraih gelar Doktor setelah sukses mempertahankan disertasinya dalam Ujian Promosi Doktor Program Studi Doktor Studi Pembangunan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung, Rabu (15/7/2026).

Pencapaian akademik tersebut bukan sekadar menambah gelar, melainkan menghadirkan gagasan ilmiah yang menawarkan pendekatan baru dalam implementasi kebijakan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) melalui penguatan nilai-nilai kearifan lokal sebagai fondasi pembangunan sosial yang berkelanjutan.

Dalam sidang promosi terbuka, Ferli Yuledi mempertahankan disertasi berjudul “Tipologi dan Model Implementasi Kebijakan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Berbasis Kearifan Lokal di Provinsi Lampung.”

Sidang dipimpin langsung oleh Rektor Universitas Lampung, Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Ketua Tim Penguji. Bertindak sebagai penguji eksternal, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si., GRCE, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Tim penguji juga terdiri atas Dr. Arif Sugiono, S.Sos., M.Si., Prof. Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D., Dr. Suripto, S.Sos., M.AB., Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.I.P., M.A., dan Dr. Dra. Dian Keagungan, M.H. Disertasi tersebut dibimbing oleh Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si. sebagai promotor dan Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si. sebagai ko-promotor.

Momentum akademik tersebut turut dihadiri Bupati Tulang Bawang bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang sebagai bentuk apresiasi dan dukungan terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintah.

Disertasi Ferli Yuledi menghasilkan temuan fundamental berupa tipologi implementasi kebijakan P4GN yang menegaskan bahwa efektivitas pemberantasan narkotika tidak cukup hanya bertumpu pada regulasi dan penegakan hukum.

READ  Gubernur Cup 2025, Ajang Silaturahmi Pecinta Burung Kicau Gaungkan Pesan Cinta Lingkungan

Keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh kualitas sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, serta kekuatan nilai-nilai budaya lokal.

Penelitian tersebut juga melahirkan model implementasi kebijakan P4GN berbasis kearifan lokal yang menempatkan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, keluarga, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial sebagai bagian integral dalam sistem pencegahan penyalahgunaan narkotika.

Model itu memperkuat pendekatan collaborative governance, yakni tata kelola kolaboratif yang mendorong keterlibatan seluruh pemangku kepentingan sehingga implementasi P4GN tidak lagi bersifat sektoral, melainkan menjadi gerakan kolektif yang berbasis partisipasi masyarakat.

Secara akademik, penelitian ini memperkaya pengembangan teori implementasi kebijakan publik melalui penyusunan tipologi yang mempertimbangkan karakteristik sosial, budaya, serta kelembagaan daerah sebagai variabel strategis dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Sementara pada tataran praktis, model yang dihasilkan memberikan alternatif konseptual yang dapat dijadikan referensi bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta berbagai pemangku kepentingan dalam merancang kebijakan P4GN yang lebih adaptif, efektif, kolaboratif, dan berkelanjutan.

Kajian doktoral ini juga menjadi salah satu penelitian yang secara khusus mengulas implementasi kebijakan P4GN berbasis kearifan lokal di Provinsi Lampung.

Kehadirannya diharapkan memperkaya literatur kebijakan publik sekaligus menjadi rujukan ilmiah dalam penyusunan strategi nasional penanggulangan narkotika yang lebih responsif terhadap karakteristik sosial dan budaya masyarakat Indonesia.

Pencapaian tersebut menjadi bukti bahwa penguatan kapasitas akademik aparatur sipil negara dapat melahirkan inovasi kebijakan yang tidak berhenti pada tataran teori, tetapi berpotensi memberikan kontribusi nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan publik.