Satukanal.com BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor pertanahan dan tata ruang. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Komitmen itu ditunjukkan dengan kehadiran Bupati Tulang Bawang, Drs. Qudrotul Ikhwan, M.M., dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Pelayanan Publik Bidang Pertanahan dan Tata Ruang Sesi Pagi yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Komitmen Bersama, di Kantor Gubernur Lampung, Kamis (23/7/2026).
Agenda strategis tersebut turut disaksikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai bentuk penguatan pengawasan dan komitmen bersama dalam menciptakan pelayanan publik yang berintegritas.
Penandatanganan komitmen bersama bukan sekadar seremoni administratif, melainkan menjadi pijakan konkret untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadirkan pelayanan pertanahan dan tata ruang yang lebih efektif, transparan, akuntabel, serta mampu memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi masyarakat.
Di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap pelayanan yang cepat, bersih, dan bebas dari praktik penyimpangan, sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, KPK, ATR/BPN, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mewujudkan sistem pelayanan yang modern dan berintegritas.
Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang menegaskan bahwa reformasi pelayanan publik harus diwujudkan melalui langkah nyata, bukan sekadar komitmen di atas kertas.
Kolaborasi yang kuat diyakini akan mempercepat terciptanya tata kelola pertanahan dan tata ruang yang lebih profesional, memberikan kepastian bagi investasi, sekaligus melindungi hak-hak masyarakat secara adil.
Dengan semangat kolaborasi dan integritas, Pemkab Tulang Bawang terus mendorong lahirnya pelayanan publik yang responsif, transparan, dan berkeadilan.
Komitmen tersebut diharapkan menjadi fondasi penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan. (ADV)
