Satukanal.com, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember bersama Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menggelar Gerakan Nasional Migran Aman di Alun-Alun Jember, Minggu (14/6/2026).
Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Jember menyatakan komitmennya menghadirkan layanan yang lebih mudah dan perlindungan yang lebih kuat bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) maupun Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Bupati Jember, Gus Fawait, mengungkapkan bahwa selama ini masyarakat yang hendak mengurus keperluan sebagai pekerja migran harus mendatangi kota lain sehingga membutuhkan waktu dan biaya lebih besar.
“Mereka harus ke Surabaya, Malang, dan Banyuwangi. Terlalu jauh, butuh waktu 3 sampai 4 jam. Mungkin itu juga yang membuat banyak yang berangkat pakai jalur non-prosedural,” kata Gus Fawait.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Jember telah berkoordinasi dengan kementerian terkait dan menyiapkan tempat apabila pembentukan kantor perwakilan Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) di Jember mendapat persetujuan.
Selain pelayanan administrasi, pemerintah daerah juga memfasilitasi pemeriksaan kesehatan bagi calon pekerja migran melalui tiga Rumah Sakit Daerah di Jember.
Langkah ini diharapkan mempermudah masyarakat yang sebelumnya harus melakukan medical check-up di luar daerah.
“Insya Allah harganya, tiga rumah sakit ini adalah yang termurah se-Jawa Timur, tapi kualitasnya tetap terjaga,” ujar Gus Fawait.
Pemkab Jember juga menjalankan program beasiswa bagi putra-putri PMI untuk melanjutkan pendidikan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.
Program tersebut telah diuji coba dan direncanakan mendapat penambahan kuota pada tahun ini.
Di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerintah daerah menyatakan kesiapan menyediakan lahan apabila Kementerian P2MI membangun gedung pusat pelatihan kerja di Jember.
Fasilitas tersebut akan disinergikan dengan lulusan SMK agar memiliki kesempatan mengikuti program go global.
Pada akhir sambutannya, Gus Fawait menyampaikan bahwa pemerintah daerah juga tengah menyiapkan regulasi untuk memperkuat perlindungan pekerja migran hingga tingkat desa.
“Kami berkomitmen untuk bagaimana membuat desa di seluruh Jember ini menjadi Desa Migran. Insya Allah tinggal Perda (Peraturan Daerah)-nya saja, kami berkomitmen untuk membuat Perda terkait masalah PMI,” pungkas Gus Fawait. (Sup)
