Satukanal.com, Sidoarjo – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terus memperkuat strategi pengelolaan sampah dari tingkat hulu hingga hilir sebagai langkah antisipasi menghadapi ancaman krisis kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Griyo Mulyo Jabon. Salah satu upaya yang dilakukan yakni melakukan pemetaan kondisi Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di berbagai wilayah serta memperkuat sistem pengelolaan sampah berbasis teknologi digital.
Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan bahwa persoalan sampah tidak dapat hanya dibebankan kepada satu organisasi perangkat daerah (OPD), melainkan menjadi tanggung jawab bersama mulai dari pemerintah daerah, kecamatan, desa, RT, hingga masyarakat.
Menurutnya, pembenahan sistem pengelolaan sampah harus segera dilakukan agar persoalan tersebut tidak semakin besar di masa mendatang.
“Kita berusaha memetakan semua persoalan TPS 3R yang ada di Sidoarjo. Penanganan sampah ini bukan hanya tugas DLHK, tetapi menjadi tugas kita bersama,” ujar Subandi saat audiensi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo. Senin (8/6/26)
Pemkab Sidoarjo juga mendorong penggunaan dashboard digital dalam pengelolaan persampahan. Sistem tersebut nantinya digunakan untuk memantau kondisi TPS 3R, pelayanan pengangkutan sampah, hingga tingkat pembayaran retribusi masyarakat.
Dengan adanya sistem digital, pemerintah dapat mengetahui TPS 3R yang sudah berjalan baik maupun yang membutuhkan perbaikan, sehingga kebijakan dan anggaran dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan lapangan.
Berdasarkan data DLHK Sidoarjo, volume timbulan sampah saat ini mencapai 892,26 ton per hari. Dari jumlah tersebut, sekitar 534 ton atau 59 persen masih dibuang langsung ke TPA setiap harinya. Sementara sampah tercampur yang masuk ke TPA mencapai 77,24 persen.
Selain itu, masih ditemukan persoalan sampah liar. Sekitar 86,58 ton atau 9,70 persen sampah harian masyarakat belum tertangani dengan baik dan dibuang di lokasi yang tidak semestinya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Sidoarjo menyiapkan penguatan fasilitas TPS 3R. Anggaran sebesar Rp4,02 miliar disiapkan untuk menjaga kinerja 22 TPS 3R yang sudah berjalan baik. Sedangkan Rp14,12 miliar akan dialokasikan untuk meningkatkan kapasitas 77 TPS 3R berkinerja sedang melalui pengadaan mesin pemilah, conveyor, insinerator, hingga kendaraan operasional roda tiga.
Dari total 210 TPS 3R yang ada di Kabupaten Sidoarjo, hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat 86 TPS 3R berkinerja rendah dan 25 TPS 3R lainnya tidak aktif. Padahal TPS 3R memiliki peran penting dalam mengurangi beban sampah yang masuk ke TPA karena menjadi ujung tombak pengelolaan sampah rumah tangga.
Saat ini, layanan TPS 3R telah menjangkau sekitar 34,87 persen dari total 311.688 kepala keluarga di Kabupaten Sidoarjo. Pemerintah berharap penguatan fasilitas dan peningkatan peran masyarakat dapat memperluas cakupan layanan tersebut.
Selain penguatan sarana, Pemkab Sidoarjo juga meminta pemerintah desa meningkatkan pengawasan terhadap pembuangan sampah sembarangan. Pemasangan kamera pengawas (CCTV) di titik rawan serta penerapan sanksi bagi pelanggar akan didorong untuk memberikan efek jera.
“Kita harus memberikan efek jera kepada masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Setiap desa perlu menyiapkan CCTV di lokasi rawan,” tegas Subandi.
Melalui penguatan TPS 3R, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kesadaran masyarakat, serta dukungan pemerintah desa, Pemkab Sidoarjo optimistis mampu mewujudkan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan asri sekaligus mencegah ancaman krisis sampah di masa depan. (LS)
