Walkot Sutiaji Sampaikan 2 Ranperda Dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Malang
May 22, 2022
Sutiaji

Caption: Wali Kota Malang, Sutiaji, saat menyampaikan 2 usulan Ranperda di Rapat Paripurna DPRD Kota Malang (Lutfia/Satukanal.com)

Satukanal.com, Kota Malang – Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam rapat paripurna bersama kalangan legislatif di DPRD Kota Malang, Senin (9/5/2022).

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Malang I Made Rian Diana Kartika dengan didampingi para Wakil Ketua.

Ranperda pertama yang disampaikan Sutiaji yakni mengenai pengelolaan keuangan daerah, dan kedua tentang retribusi persetujuan bangunan gedung.

Kedua Ranperda tersebut disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti kalangan legislatif, agar bisa menjadi landasan hukum bagi Pemkot Malang dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Baca Juga :  Toko Madjoe, Toko Kue Legendaris di Kota Malang yang Berdiri Sejak Era Belanda

“Terkait pengelolaan keuangan daerah di Kota Malang maka dilakukan penyesuaian dengan tiga komitmen, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Yang komitmen dan transparansi kan sudah jelas, tinggal partisipasi seperti misal ada masukan dari masyarakat sehingga tetap efektif dan efisien,” kata Sutiaji.

Sutiaji juga menyampaikan pengaturan pengelolaan keuangan daerah, sehingga diharapkan dapat tercipta pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, hingga memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Penyesuaian pengaturan pengelolaan keuangan daerah ini mencakup perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pertanggungjawaban keuangan daerah. Harapannya pengelolaan keuangan daerah dapat memperhatikan rasa keadilan serta taat pada ketentuan perundang-undangan,” tuturnya.

Baca Juga :  5 Warung Nasi Bhuk Malang, Porsi Pas dengan Pilihan Lauk yang Aduhai!

Sementara itu, terkait penyesuaian terhadap Perda No 3 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Pemkot Malang mengusulkan untuk diubah menjadi retribusi persetujuan bangunan gedung.

Perda ini menurut Sutiaji salah satunya dilatarbelakangi dengan adanya UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang memuat adanya retribusi persetujuan bangunan gedung.

“Rancangan peraturan daerah ini disusun dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi pemungutan retribusi persetujuan bangunan gedung,” ujarnya. (ADV)

Pewarta: Lutfia
Editor: U Hadi