Wali Kota Malang Tanggapi Pandangan Umum Fraksi Terhadap Dua Usulan Ranperda | SATUKANAL.COM

Sidang Paripurna DPRD Kota Malang (foto: Lutfia/satukanal.com)

Satukanal.com, Kota Malang – Pemerintah Kota Malang berikan jawaban pandangan umum terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait pengelolaan keuangan daerah, dan retribusi persetujuan bangunan gedung dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, Selasa (17/5/2022).

Merespon pertanyaan dari Partai Gerindra terkait tanggungjawab sosial pihak swasta terhadap kesejahteraan masyarakat pada Rapat Paripurna Rabu (11/5/2022) lalu, Wali Kota Malang, Sutiaji menjelaskan bahwa beberapa program telah dilakukan, salah satunya adalah bedah rumah.

“Tanggungjawab sosial kepada golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah sudah dilaksanakan di antaranya melalui bedah rumah dan pembagian sembako. Begitupula dengan subsidi silang dari swasta akan dilakukan kajian lebih lanjut” ujar Sutiaji.

Tak hanya itu, Sutiaji juga turut merespon Fraksi PDI Perjuangan yang menyoroti pengelolaan keuangan daerah yang harus berimplikasi pada pengurangan ketimpangan serta mengatasi masalah pengangguran.

“Pengelolaan anggaran disusun berdasarkan perencanaan berdasarkan kebutuhan yang diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan termasuk pengangguran,” jawab Sutiaji.

Sementara itu terkait retribusi persetujuan pembangunan gedung, Fraksi Damai Demokrasi Indonesia sempat mempertanyakan langkah yang ditempuh Pemkot Malang supaya outcome anggaran dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Sutiaji pun menegaskan hal yang terpenting untuk permasalahan ini adalah pembangunan yang partisipatif.

“Penyusunan perencanaan pembangunan sudah dilakukan secara partisipatif yang melibatkan masyarakat di tatanan terkecil seperti RT/RW. Kemudian kegiatan yang dimaksud nantinya akan terus dilakukan evaluasi sekaligus penyempurnaan,” sambungnya.

Mendekati akhir Sidang Paripurna, terdapat beberapa kritik yang disampaikan oleh perwakilan Fraksi PKB yakni Arif Wahyudi. Menurutnya terdapat ketidaklengkapan perihal landasan yuridis, sosiologis, dan filosofis pada salah satu perda.

“Ada ketidakkonsistensian, dan salah satu perda tidak lengkap landasan yuridis, sosiologis, dan filosofisnya. Ranperda ini seperti draft, semestinya dilengkapi dahulu,” serunya.(Adv)

 

Pewarta: Lutfia
Editor: Ubaidhillah