Tenaga Honorer Bakal Dihapus Tahun 2023, Pemkab Jombang Tunggu Regulasi Pusat
Tenaga Honorer

Caption: Tenaga honorer di Jombang. (Anggit/Satukanal.com)

Satukanal.com, Kabupaten Jombang – Pemerintah pusat pada tahun 2023 mendatang akan mulai menghapus tenaga honorer. Lantas bagaimana nasib tenaga honorer di Kabupaten Jombang?

Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jombang, Agus Purnomo mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang masih akan menunggu regulasi mengenai wacana penghapusan tenaga honorer tersebut.

Agus menuturkan, hingga saat ini belum ada regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat.

“Regulasinya belum ada, sehingga kami masih menunggu,” ujar Agus kepada Satukanal.com, Selasa (31/5/2022).

Agus melanjutkan, tenaga honorer di Jombang yang tersebar di instansi ada sebanyak 6.000 lebih. Jika rencana dari pemerintah pusat terealisasi, maka ada beberapa regulasi yang harus diikuti.

Namun, untuk saat ini Agus meminta agar para tenaga honorer tidak terlalu panik.

Baca Juga :  Kata Polresta Mojokerto Soal Anggotanya yang Dikabarkan Digerebek Warga Gegara Selingkuh dengan Istri Tentara

“Tenang, menunggu regulasi lebih lanjut saja. Untuk kelanjutannya pastinya dari Pemkab mengupayakan nasib tenaga honorer,” pintanya.

Sementara itu, Ketua Tenaga Honorer K2 Bersatu Indonesia (THK2BI) DPD Jombang, Ipung Kurniawan mengatakan, jika wacana ini terjadi maka akan berdampak buruk pada birokrasi pemerintahan.

“Penghapusan honorer akan berdampak buruk pada birokrasi pemerintahan, karena sampai saat ini banyak pegawai pemerintah masih membutuhkan tenaga honorer. Karena jumlah ASN tidak mencukupi kebutuhan pegawai,” kata dia.

Menurutnya, jika rencana ini terealisasi maka tenaga honorer akan kehilangan pekerjaan.

Untuk diketahui, tenaga honorer rencananya dihapus tahun 2023. Itu artinya, pegawai berstatus honorer tidak ada lagi yang bekerja di instansi pemerintah pusat maupun daerah.

Baca Juga :  Harga Tabung Gas LPG Non Subsidi Naik, Agen Kena Dampak

Usai honorer dihapus, akan ada dua jenis status pegawai pemerintah pada 2023 yaitu PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

Kedua status tersebut nantinya akan disebut sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara).

Penghapusan ini sejalan dengan pasal 88 PP Nomor 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, yang mana adanya larangan merekrut tenaga honorer dk instansi pemerintah.

Ketentuan penghapusan tenaga honorer juga tertuang dalam Pasal 96 PP No 49/2018 tentang Manajemen PPPK.

Reporter: Anggit Pujie Widodo
Editor: U Hadi