Tak Bayar Pajak, Siap-siap Kena Denda 200 Persen | SATUKANAL.COM

Kakanwil Agustin Vita Avantin (tengah) Kabid P2 Humas Takari Yudaniawati (kerudung), dan Kabid DP3 Basuki Prijono saat (Alawi/Satukanal)

Satukanal.com, Mojokerto – Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II, Agustin Vita Agustin mendorong wajib pajak untuk segera memanfaatkan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Sebab, saat hartanya jika diketahui oleh DJP, maka para ‘pengemplang’ pajak bisa dikenakan sanksi denda 200 persen dari nilai harta yang disembunyikan.

“Jika Anda menghindari pajak dengan sengaja itu pidana Anda bisa kena 200 persen. Misal anda punya 100 juta, tarif pajak 30 persen sebesar Rp30 juta dan saksi 200 persen yakni Rp60 juta. Maka total sangsinya sebesar 90 juta,” ungkap Agustin saat sosialisasi PPS di Hotel Lynn Mojokerto, Rabu (25/5/2022).

Agustin mengatakan, program yang dimuat dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) No 7/2021 tersebut tinggal 35 hari lagi atau berkhir pada 30 Juni 2022. Ini berlaku untuk harta yang diperoleh dari tahun 1983 hingga tahun 2020 lalu.

“Terdapat 2 skema kebijakan pada PPS. Skema kebijakan I untuk wajib pajak orang pribadi dan badan peserta tax amnesty dengan basis aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan, ” ujarnya.

Sementara itu, skema kebijakan II diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi yang belum mengikuti tax amnesty dengan basis aset perolehan harta pada 2016-2020 dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020.

Agustin menegaskan wajib pajak tidak akan bisa menyembunyikan data atas hartanya, karena di DJP ada pertukaran data baik dari internasional maupun nasional. DJP dapat memanfaatkan data dari Automatic Exchange of Information (AEoI).  “Selain itu juga ada data dari Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak lain,” tegasnya.

Ditambahkannya, sampai dengan 30 Juni nanti berakhir, masih ada kesempatan untuk mengikuti PPS. Syaratnya adalah wajib pajak yang tidak sedang diperiksa dan tidak ada upaya hukum mengajukan keberatan, dengan cara online melalui laman www.djponline.pajak.go.id selama 24 jam sehari, 7 hari dalam sepekan, dan 30 hari dalam sebulan.

“Ini program yang luar biasa. Ada peluang kita diampuni, ada peluang kita membayar pajak dengan lebih murah, dan tentunya ada konsekuensi yang harus kita bayar kalau kita ikut atau tidak ikut (PPS),” tutup Vita.

 

 

Pewarta: Alawi
Editor: Ubaidhillah