Raih Penghargaan WTP 6 Kali Beruntun, Bupati Kediri Dorong Optimalisasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah  | SATUKANAL.COM

Satukanal.com, Kediri – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri secara beruntun mendapat penghargaan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur.

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengaku bersyukur dengan penerimaan penghargaan tersebut. perolehan WTP yang ke-6 kali secara berturut-turut ini, diharapkan jadi penyemangat untuk mengoptimalkan kinerja.

“Alhamdulillah Pemkab mendapatkan 6 kali WTP. Saya minta pada seluruh jajaran Pemkab untuk terus mengoptimalkan kinerja utamanya dalam pengelolaan keuangan daerah,” tutur Bupati yang kerap disapa Mas Dhito.

Penghargaan tersebut, disampaikan usai menghadiri penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021, di Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Kamis (19/5) kemarin.

Baca Juga :  Persik Kediri Bermain Kandang Lawan Borneo FC, Panpel Terbitkan Tribun Kelas Utama Rp75 Ribu

Menurut Mas Dhito, raihan WTP ini menjadikan Pemkab Kediri untuk terus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Hal itu pun diharapkan bisa diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kediri, bidang tata kelola keuangan.

“Dengan peningkatan tata kelola keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel, dan didapatkannya opini WTP dapat diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat,” ucap Mas Dhito.

Untuk diketahui, penyerahan LHP tersebut juga diikuti oleh 3 daerah lain. Yakni Kabupaten Trenggalek, Kota Batu, dan Kota Malang.

Baca Juga :  Aliansi LSM Geruduk Kantor Dinas Pendidikan Kota Kediri Terkait Pelecehan di Salah Satu SDN

Sementara itu, Kepala BPK Joko Agus Setyono, mengapresiasi keseriusan Pemerintah Daerah dalam penyusunan laporan keuangan secara konsisten.

“Kami mengapresiasi pemerintah daerah yang telah serius dan konsekun dalam menyusun laporan kuangan daerah ini,” ujarnya.

Joko juga berpesan kepada kepala daerah untuk terus mendorong kemandirian pendapatan daerahnya agar tidak bergantung pada anggaran dari pusat. (Adv)