Polemik RKUHP Picu Demo Amarah Brawijaya Di Depan Gedung DPRD Kota Malang | SATUKANAL.COM
Malang

Caption: Amarah Brawijaya melakukan aksi di depan Gedung DPRD Kota Malang, Rabu (6/7/2022). Doc: Lutfia/Satukanal.com

Satukanal.com, Kota Malang – Masa aksi yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Resah Brawijaya (Amarah Brawijaya) menggeruduk Gedung DPRD Kota Malang, Rabu (6/7/2022).

Kedatangan mereka untuk melakukan penolakan terhadap Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Dalam aksi tersebut, Amarah Brawijaya menilai terdapat beberapa permasalahan dalam perancangan maupun isi dari draft RKUHP.

“Kami dari Aliansi Mahasiswa Resah Brawijaya membawa isu terkait RKUHP. Kami menilai di dalamnya mengalami beberapa permasalahan, seperti pada aspek formil yakni minimnya partisipasi publik dalam pembentukan UU tersebut,” ujar Korlap Aksi, M Nizar Rizaldi.

Dengan mengenakan topeng bergambar Ketua DPR RI Puan Maharani, Presiden Joko Widodo, dan Wakil MenkumHAM Eddy Hiariej, massa aksi melancarkan kritiknya kepada tiga tokoh utama dalam pembahasan RKUHP yang dinilai banyak memicu polemik.

Baca Juga :  Lagi! Kantor Imigrasi Malang Kenalkan Layanan Eazy Paspor, Kali Ini Gandeng Unisma

Menurut aliansi, dalam pembentukan RKUHP tersebut tidak diselenggarakan dengan membuka konsultasi publik maupun seminar di Perguruan Tinggi.

“Tujuan kami adalah kritik terhadap pejabat publik, tidak bersifat personal. Artinya kami mengkritik berdasarkan tolok ukur yang jelas, yakni kinerja mereka sebagai bagian dari pemerintah, dan DPR yang seharusnya mewakili suara kami dalam setiap pembentukan undang-undang,” bebernya.

Amarah Brawijaya juga mengumpulkan sejumlah pasal dalam RKUHP yang dinilai cacat materil, dengan bertumpu pada draft RKUHP tahun 2019.

Beberapa pasal tersebut di antaranya aspek penghinaan terhadap presiden pada pasal 218, yang dapat dinilai bertentangan dengan penjaminan kebebasan berpendapat. Selain itu, dikhawatirkan dapat memunculkan pemerintahan yang otoriter.

Baca Juga :  Malang Creative Center Ditarget Beroperasi Awal Tahun 2023

Aliansi juga turut menentang pasal 467 mengenai aborsi. Mereka berpendapat bahwa korban kehamilan tidak hanya diakibatkan pemerkosaan maupun kekerasan medis, namun juga akibat dari kekerasan seksual seperti eksploitasi seksual.

“Kami menolak karena dasar kami pada draft RKUHP pada tahun 2019 yang rencananya bulan Juli ini disahkan, tapi belum melakukan revisi. Ini adalah aksi simbolik, kami coba mengukur atensi publik Malang bersama teman-teman mahasiswa dari universitas lain, untuk bergabung dalam aksi yang akan kami rencanakan diadakan dengan skala lebih luas,” pungkas Nizar.

Pewarta: Lutfia
Editor: U Hadi