Pemkot Malang Tetapkan 344 Guru Jadi PPPK Tahap II | SATUKANAL.COM
Malang

Caption: Wali Kota Malang, Sutiaji, dalam penyerahan surat keputusan pengangkatan PPPK guru tahap II di Gedung Student Center Pertamina SMK Negeri 2 Kota Malang, Jumat (3/6/2022). (Foto: Lutfia/Satukanal.com)

Satukanal.com, Kota Malang – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mengangkat sebanyak 344 guru menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap II formasi tahun 2021.

Proses serah terima SK pengangkatan berlangsung di Gedung Student Center Pertamina SMK Negeri 2 Kota Malang, Jumat (3/6/2022).

Adapun 344 guru yang ditetapkan menjadi PPPK terdiri dari 91 guru SMP, dan 253 guru SD.

“Kami punya 344 guru PPPK yang sudah menerima SK. Jadi formasi kita di 1211 itu yang sudah terisi sekitar 900. Mudah-mudahan di tahap ketiga ada lagi, yang jelas untuk anggaran sudah disiapkan Pemkot untuk 1000 lebih PPPK,” jelas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suwarjana.

Baca Juga :  Hampir Sepekan Pasokan Air Bersih di Kota Malang Alami Kemacetan, Ini Penjelasan Dirut Perumda Tugu Tirta

Suwarjana meminta guru honorer yang belum menjadi PPPK tak khawatir terkait penempatan mengajar. Meski banyak sekolah sudah terisi guru PPPK, guru honorer akan tetap disalurkan ke sekolah-sekolah yang masih membutuhkan tenaga pendidik.

Sementara Wali Kota Malang, Sutiaji, berpesan kepada para guru PPPK untuk dapat dengan tulus mendidik, dan memahami kompetensi maupun kecerdasan masing-masing siswa.

Terlebih dengan adanya program merdeka belajar, diharapkan pendekatan dalam mengajar lebih bervariasi, dan para guru tidak dapat menggeneralisasi kecerdasan siswa.

“Ada namanya pendekatan pengajaran diferensiasi, beda antara siswa satu dengan yang lain. Tidak ada generalisasi alam pembelajaran, dan itu secara literatif dikuatkan dulu oleh PPPK,” papar Sutiaji.

Baca Juga :  Tak Perlu Malu Berpenampilan Nyentrik, Kini Muda Mudi Kota Malang Dapat Nongkrong dengan Berbagai Gaya di Kayutangan!

Selain itu, Sutiaji menegaskan bahwa PPPK memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan PNS, begitupula dengan pengadaan dana pensiun.

“Hak dan kewajibannya sama dengan PNS. Maka kalau seperti dana pensiun itu kan dananya sendiri, tiap bulan dipotong. Maka saya juga hadirkan BPJS Ketenagakerjaan an BPJS kesehatan plus Taspen untuk menabung, sehingga pada hari tuanya nanti bisa merasakan,” lanjutnya.

Selanjutnya, Sutiaji meminta setiap tenaga pendidik untuk menyalurkan keilmuan mereka dengan tulus. Dengan cara demikian diharapkan dapat meminimalisir adanya relasi kekerasan guru terhadap peserta didik, baik kekerasan fisik maupun verbal.

Pewarta: Lutfia
Editor: U Hadi