Pemkot Malang Dapat 17 Catatan Dari Banggar DPRD Terkait Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021 | SATUKANAL.COM
Malang

Caption: Penyampaian laporan hasil pembahasan Banggar DPRD Kota Malang terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021, Kamis (7/7/2022). Doc: Lutfia/Satukanal.com)

Satukanal.com, Kota Malang – DPRD Kota Malang terus mengebut pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 Kota Malang, sebelum akhirnya ditetapkan sebagai peraturan daerah.

Dalam rapat paripurna yang diselenggarakan pada Kamis (7/7/2022), Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang telah menyampaikan 17 rekomendasi terkait Ranperda yang telah diajukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Malang tersebut.

Tak hanya menyoroti besaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kota Malang yang mencapai lebih dari Rp484 miliar, Banggar DPRD Kota Malang juga meminta Pemkot menyusun perencanaan dan penganggaran program kegiatan agar lebih tepat sasaran.

“Ke depannya setiap tahun pemerintah daerah Kota Malang wajib menyusun dokumen Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Satuan Harga (SSH), Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ), dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), sebagai pedoman penyusunan anggaran,” ujar Amithya Ratnanggani Sirraduhita.

Baca Juga :  Keresahan Warga Terdampak di Balik Berdirinya RSU BRIMedika Malang: Janjinya Rumah Diperbaiki, Tapi…

Persoalan laju pertumbuhan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pun turut menjadi sorotan.

Menurut Amithya, Pemkot Malang perlu membuka peluang bagi BUMD untuk mengembangkan skala usahanya, sehingga memberikan prospek yang lebih menguntungkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Pengembangan skala usaha dapat dilakukan, misalnya dengan memenuhi struktur Direksi, Dewan Pengawas, mengamankan aset BUMD, dan bekerja sama dengan pihak swasta baik dalam permodalam maupun manajemen,” beber perempuan yang juga menjabat Ketua Komisi D DPRD Kota Malang itu.

Baca Juga :  Polresta Malang Upgrade Layanan, Kini Aplikasi Jogo Malang Presisi Terintegrasi dengan Berbagai Instansi

Sementara Pemkot Malang menerima dengan baik 17 poin rekomendasi yang disampaikan oleh Banggar DPRD Kota Malang.

Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021 ini tinggal mehyisakan satu proses lagi, yakni penyampaian pendapat akhir fraksi hingga Ranperda tersebut dapat disahkan.

“Faktanya memang harus ada perbaikan-perbaikan dan kejelasan, walaupun semuanya sedang berjalan dan sedang proses. Juga terkait posisi jabatan yang masih belum terisi, sering saya sampaikan bahwa ini sednag berjalan. Perwal terkait pemetaan, manajemen, itu masih diusulkan ke provinsi,” jelas Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko.

Pewarta: Lutfia
Editor: U Hadi