Satukanal.com, Malang – Pemerintah Kota Malang tengah serius mengatasi kemacetan yang sering dikeluhkan masyarakat. Dilakukanlah pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dalam Rapat Paripurna bersama DPRD Kota Malang, Rabu (10/5/2023).
Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko menuturkan kemacetan menjadi tantangan yang harus dituntaskan oleh Pemkot Malang. Perlu keterlibatan banyak pihak untuk menuntaskan kemacetan di Kota Malang, termasuk melalui forum lalu lintas.
“Konsep pemerintahan partisipatif dimana penataan kota khususnya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, harus melibatkan potensi strategis yang ada di masyarakat. Maka dari itu ada forum lalu lintas yang diakomodir dalam Ranperda,” jelas pria yang akrab dipanggi Bung Edi.
Bung Edi mengharapkan, digarapnya Ranperda Penyelenggaraan LLAJ dapat menjaab tantangan kemacetan di Kota Malang. Mengingat semakin banyaknya kendaraan yang terdampak kemacetan ketika melintas di Kota Malang.
Ranperda tersebut juga mewadahi kepastian hukum terhadap pengguna dan angkutan darat.
“Sekaligus memberikan kepastian hukum kepada siapa saja pengguna angkutan apalagi angkutan jalan. Mengangkut orang kan harus mengikuti ketentuan seperti uji dan sebagainya. Semoga dalam waktu dekat, Ranperda ini bisa dibahas DPRD dan diunggahkan untuk segera dilaksanakan di Kota Malang,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika menjelaskan pihaknya akan memanggil pihak berkepentingan untuk membicarakan secara detail pembahasan Ranperda. Sebelum itu, masih diperlukan pembentukan panitia khusus (pansus) sebagai tindak lanjut.
“Ini nanti mengatur angkutan jalan umum, forum lalu lintas, perluasan jalan, dan mengatasi kemacetan. Dulu kita inginkan adanya lingkar barat dan lingkar timur. Nanti apakah melibatkan Pemkot Batu dan Pemkab Malang, masih akan kita perdalam lagi,” sambung Made.
Made berharap pemerintah daerah di Malang Raya dapat terlibat dalam pembahasan tersebut. Mengingat antara Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu menjadi satu entitas yang tak dapat dipisahkan ketika membahas mengenai permasalahan kemacetan.
“Kita berharapnya di forum lalu lintas dulu dan agar Pemkot Batu serta Pemkab Malang bisa dilibatkan dalam forum tersebu. Kalau kita mengatur Kota Malang saja kan tidak bisa, harus terintegrasi,” tambahnya.
Sebagai informasi dalam Rapat Paripurna tersebut juga membahas mengenai Ranperda Penyelenggaraan Penanaman Modal. (Adv)
