Satukanal.com, Malang – Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Kota Malang gelar Malang Muslim Fair (MMF) di area Alun-alun Merdeka Kota Malang pada Sabtu (4/3/2023). Lebih dari 36 PKL turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
Tutur Susiati selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) APKLI Kota Malang mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut untuk mendukung perekonomian PKL sekaligus menyambut bulan Ramadhan nanti.
“Ini dalam rangka menyambut bulan Ramadhan, ada Bulog yang nanti siap mendukung dan harapannya PKL bisa naik kelas. Minta pemerintah, dari Diskopindag akan memperhatikan para PKL,” ujar Susi kepada satukanal.com.
Kota Malang sendiri memiliki lebih dari 3000 PKL yang tersebar di lima kecamatan di Kota Malang. Namun keseluruhan jumlah tersebut, APKLI baru mendata sebanyak 500 PKL.
Tutur Susi, APKLI akan terus melakukan pendataan kepada PKL secara bertahap. Banyak PKL yang merasa khawatir apabila terdata, maka mereka akan dikenakan pemungutan pajak.
“Minta data PKL tidak segampang membalikkan telapak tangan, jadi harus pelan-pelan. Mereka takut kalau kena pajak, padahal sebenarnya kan tidak kena pajak kalau pendapatan masih di bawah Rp 2 miliar dan masih pengusaha kecil,” lanjutnya.
Lanjut Susi, pendataan tersebut dilakukan supaya PKL dapat tertata rapi sehingga terhindar dari penggusuran. Terlebih mereka juga akan terfasilitasi untuk mengurus legalitas usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), hingga Sertifikat Halal.
“Biar mereka tahu di sini ada wadahnya, kalau misal tidak boleh jualan dan diobrak-abrik Satpol PP kan kasihan. Selain itu juga kita ajari supaya punya surat legalitas usaha misalnya NIB dan Sertifikat Halal untuk pedagang. Sedangkan yang bumbu pecel atau bumbu lainnya harus ada sertifikasi PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) dan merk,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, Eko Sri Yuliadi mengungkapkan, MMF sebagai bentu pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Bahkan banyak dari PKL yang berpartisipasi, belum tersentuh oleh Diskopindag. Eko pun mengimbau supaya APKLI dapat membantu PKL untuk segera mengurus legalitas usaha mereka.
“Tadi sudah saya lihat beberapa pelaku usaha masih baru, dan belum tersentuh oleh Diskopindag. Sudah kami sarankan bagi yang belum mempunyai merk dagang, sertifikasi halal, dan NIB, saya minta ke Bu Susi untuk mendata dan diajukan ke Diskopindag. Semuanya ini gratis tidak dipungut biaya,” jelas Eko.
Sebagai bentuk dukungan, Diskopindag juga akan memfasilitasi pelaku usaha di Kota Malang melalui pasar UMKM setiap akhir pekan. Mengingat besarnya peran UMKM terhadap peningkatan perekonomian di Kota Malang.
“Dari statistik pertumbuhan ekonomi, sebenarnya kalau menurut perhitungan ini bisa sangat signifikan untuk kenaikan ekonomi kita. Karena yang bisa bertahan dalam kondisi seperti ini adalah UMKM. Ini lah nanti menjadi tujuan dari Diskopindag untuk menggerakan ekonomi mikro sampai ke RT/RW,” tutur Eko.
Eko juga meminta supaya APKLI terus bergerak melakukan pendataan di setiap kecamatan di Kota Malang. “Karena yang bisa bertahan untuk menghadapi resesi global ini salah satunya adalah UMKM. Kalau dibandingkan dengan secara total, bisa sampai 2 atau 3 kali lipat mendukung kenaikan ekonomi secara keseluruhan di Kota Malang,” jelasnya.
Sebagai informasi, kegiatan MMF akan berlangsung selama tiga hari dimulai pada 4-6 Maret 2023. Selain itu para PKL juga tengah mempersiapkan adanya Pasar Ramadhan di area Alun-alun Merdeka Kota Malang, area Kantor Pos, hingga Sudimoro.
Pewarta: Lutfia
Editor : Redaksi Satukanal.com