SATUKANAL.COM
Malang
Caption: Peringatan Hari AIDS Sedunia di Balai Kota Malang oleh JATI, Kamis (1/12/2022). Doc: Lutfia/Satukanal.com
BERITA Kanal Highlight Malang Raya

Kota Malang Duduki Posisi Kedua Kasus HIV-AIDS Tertinggi di Jatim, Aktivis Tuntut Payung Hukum bagi Penyintas

Satukanal.com, Kota Malang – Beberapa elemen massa yang tergabung dalam Jaringan Lintas Isu (JATI) berkumpul di Balai Kota Malang dalam peringatan Hari AIDS Sedunia yang jatuh pada Kamis (1/12/2022).

Kedatangan mereka yakni untuk menyampaikan beberapa tuntutan, di antaranya terkait terjaminnya hak-hak serta payung hukum terhadap para penyintas.

Untuk diketahui, Kota Malang kini menduduki posisi kedua tertinggi di Jawa Timur setelah Kota Surabaya dengan kasus AIDS terbanyak.

Massa dari JATI menyayangkan dengan kondisi ini. Terlebih, kata mereka, Pemkot Malang tidak memiliki payung hukum terkait upaya pencegahan dan penanganan.

“Kami menuntut pemerintah untuk segera mengaktifkan kembali Komisi Penanggulangan AIDS (KPA), dan Perda HIV ataupun Perda Penyakit Menular yang sampai saat ini tidak dimiliki, padahal Kota Malang juara dua kasus tertinggi HIV di Jawa Timur setelah Surabaya,” ujar SSAR Jaringan Indonesia Positif Yayasan Kesehatan Bali, Rika Wanda.

Berdasarkan data dari Kelompok Dukungan Sebaya Netral Plus, selama 10 tahun terakhir sejak 2002 telah didampingi 2.906 orang yang dinyatakan positif HIV, sebelumnya mereka mengakses layanan kesehatan PDP (Perawatan dan Pengobatan) di Kota Malang.

Baca Juga :  Kapolres Malang Buka Lomba Mural Aspirasiku yang Diadakan JLS

Mengingat tingginya kasus tersebut, JATI akhirnya memutuskan melakukan aksi dengan membawa delapan tuntutan.

Beberapa di antaranya seperti mendesak agar Pemkot Malang mengaktifkan kembali KPA, pembentukan shelter bagi para pasien dari luar kota yang mengakses layanan kesehatan di Kota Malang maupun yang terdampak diskriminasi, serta memprioritaskan Ranperda HIV-AIDS maupun penyakit menular.

“Kota Malang ini tidak ada Perda (terkait HIV/AIDS dan penyakit menular). Jadi nomenklaturnya tidak ada, tidak punya payung hukum untuk kita. Tuntutan kami salah satunya terkait program pencegahan dan penanggulangan,” tutur Rika.

Di dalam Perda yang dimaksud, kata Rika, diperlukan penegasan. terlebih tidak menjadikan alat kontrasepsi berupa kondom sebagai barang bukti terkait adanya praktik prostitusi.

Baca Juga :  Dianggap Menjual Kesedihan, Tiga Manusia Silver Diamankan Satpol PP Kota Malang

Sebab, kondom justru menjadi alat yang dapat digunakan menjadi sarana pencegahan penularan HIV.

“Salah satunya terkait program pencegahan dan penganggulanga adalah bagaimana agar kondom ini tidak dijadikan sebagai alat bukti adanya prostitusi. Padahal itu kan sarana untuk pencegahan (penularan HIV),” sebutnya.

Perihal tingginya kasus HIV di Kota Malang, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, Husnul Muarif, membenarkan hal tersebut.

Setidaknya, kata Husnul, sekitar 30 persen pasien tersebut merupakan warga asli Kota Malang, namun sebagian besar sisanya ialah merupakan warga luar kota yang tengah menjalani perawatan kesehatan dan memilih menetap di Kota Malang.

“Ada beberapa faktor memang, seperti Kota Malang sebagai kota pendidikan dan kota urban. Jenisnya juga bervariasi, mulai dari umur, gender, dan pekerjaannya. Ada juga anak yang baru lahir namun terdeteksi terinfeksi HIV,karena penularan dari transplasenta,” beber Husnul.

Pewarta: Lutfia
Editor: U Hadi

Kanal Terkait

Satukanal.com