Kejar Target, Bupati Kediri Bentuk Tim Percepatan UHC | SATUKANAL.COM
Kediri

Caption: Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana

Satukanal.com, Kabupaten Kediri – Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, membentuk Tim Percepatan Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kepesertaan jaminan kesehatan di Kabupaten Kediri.

Pembahasan pembentukan Tim Percepatan UHC tersebut dilakukan di Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri, bersama dengan pihak BPJS Kesehatan Kediri.

Adapun dalam pertemuan itu, diketahui capaian UHC di Kabupaten Kediri masih jauh dibandingkan jumlah penduduk yang ada.

Mas Dhito, sapaan akrab Hanindhito Himawan Pramana menyampaikan, pembentukan Tim Percepatan UHC Kabupaten Kediri memang harus segera dilakukan melihat dari total penduduk 1.673.158 jiwa, capaian UHC per Juli 2022 baru 63,68 %.

“Dengan membentuk Tim Percepatan UHC ini, maka terbentuk sinergitas antara Pemerintah Kabupaten dengan BPJS Kesehatan,” kata Mas Dhito, Selasa (2/8/2022).

Tim Percepatan UHC yang dibentuk Mas Dhito terdiri dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas Tenaga Kerja. Tim internal itu terus berkoordinasi melibatkan BPJS Kesehatan.

Melalui tim itu, nantinya diharapkan akan memberikan masukan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan capaian UHC di Kabupaten Kediri ke angka ideal 95% dari jumlah penduduk.

Termasuk juga memberikan masukan peraturan yang harus dikeluarkan pemerintah daerah untuk mengoptimalisasi cakupan kepesertaan jaminan kesehatan.

“Prinsip kami melayani, semakin banyak yang kita dapatkan dari UHC itu maka semakin baik,” ungkap Mas Dhito.

Mas Dhito menuturkan, sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk memastikan warganya mendapatkan jaminan kesehatan.

Pemkab Kediri sendiri kini tengah bersiap melakukan percepatan UHC untuk mengejar target ideal 95 persen di tahun 2024.

Dalam pertemuan itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kediri Hernina Agustin Arifin mengungkapkan, dari total penduduk Kabupaten Kediri sebanyak 1.673.158 jiwa, jumlah capaian UHC yang semula 74,72,% dilihat dari kepesertaan aktif per Juli 2022 turun menjadi 63,68 persen. Artinya ada 183.901 kepesertaannya nonaktif.

“Kami khawatirkan ketika peserta ini memang tidak aktif karena tidak bisa membayar iuran, besar harapan kami ini bisa menjadi potensi untuk didaftarkan sebagai peserta yang didaftarkan melalui pemerintah daerah,” sebutnya. (ADV)

Pewarta: Anis
Editor: U Hadi

Advertisements