Satukanal.com, Nasional– Kasus korupsi proyek Kominfo menjadi sorotan publik. Pasalnya, kasus ini menyeret sejumlah pihak termasuk mantan menteri Kominfo Johnny G Plate yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Adapun nilai korupsi proyek kominfo untuk BTS 4G diperkirakan mencapai Rp 8 triliun. Nilaia yang terbilang cukup fantastis ini pun membuat publik bertanya-tanya harga dari satu tower BTS. Berapa harga tower BTS?
Kasus Korupsi Proyek Kominfo, Ini Harga Tower BTS
Zulfadly Syam selaku Sekjen Asosias Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menjelaskan bahwa harga sebuah menara BTS sekitar Rp 600 juta hingga Rp 1,5 miliar, tergantung dari beberapa hal seperti lkasi, jalur distribusi material, grounding hingga harga tanah.
Sementara itu, disebutkan oleh Zulfadly untuk antena BTS sendiri bergantung dari operator.
“Biaya pembangunan towernya. Untuk antenanya dari operator. Satu tower seyogyanya bisa 2-6 operator yang menggunakan,” ungkapnya.
Ia pun mengatakan bahwa rentang harga tersebut maish berada dalam batas wajar. Apalagi jika material pembangunan dibeli ssecara masif.
Adapun untuk waktu penyelesaian pembangunannya, disebutkan olehnya itu juga berganung dari beberapa hal yakni terkait proses dari pembuatan desain, lokasi dan juga fondasi. Namun, umumnya bisa diselesaikan dalam rentangw aktu di bawah 4-6 bulan
Seperti diektahui, kasus Korupsi Proyek Kominfo terkait penyediaan BTS dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI membuat heboh warga RI. Semua proyek tersebut berada di wilayah 3T yakni Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan Nusa Tenggara Timur.
Tak hanya Johnny, Kejaksaan Agung juga telah menetapkan beberapa orang tersangka dalam kasus Korupsi Proyek Kominfo ini. Salah satunya Anang Latif yang merupakan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI).
Proyek tersebut harusnya sudah selesai pada Desember 2021, namun akhirnya diundur hingga Maret 2022. Dari anggaran Rp 10 triliun, yang dilaporkan hanya sekitar Rp 2 triliun.
“Keluar dana Rp 10 triliun seharusnya Desember 2021 diperpanjang Maret. Lapor yang riil Rp 2,1 t, yang Rp 8 triliun menjadi basis pemeriksaan secara hukum oleh Kejagung,” kata Menkopulhukam, Mahfud Md yang juga menjabat sebagai Plt Menkominfo.
