Satukanal.com, Malang – DPRD dan Pemerintah Kota Malang kembali bahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pengarusutamaan Gender (PUG), Senin (29/5/2023). Pada pembahasan tersebut disoroti perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan seksual.
Salah satunya ialah Wiwik Sukesi selaku perwakilan Fraksi PDI Perjuangan. Tuturnya dalam lima tahun terakhir terdapat 64 kasus kekerasan seksual yang terlapor.
“Kami melihat Kota Malang belum ramah terhadap perempuan dan kelompok minor. Dalam lima tahun terakhir, angka kekerasan seksual pada perempuan dan anak di Kota Malang mencapai 64 kasus yang melapor. Kemungkinan masih banyak yang tidak melapor disebabkan berbagai pertimbangan,” ungkap Wiwik.
Untuk menanggulangi persoalan tersebut, Pemkot Malang berkewajiban menyediakan layanan advokasi. Termasuk dengan mengoptimalkan akses bagi layanan bantuan hukum tersebut.
“Pemerintah Kota Malang juga mempunyai kewajiban mutlak menyediakan advokasi dan berbagai bantuan hukum dan konseling yang lebih mudah diakses oleh masyarakat perempuan dan anak korban kekerasan,” tambahnya.
DPRD Kota Malang tak hanya membahas kekerasan seksual pada perempuan dan anak. Suyadi selaku perwakilan Fraksi Damai Demokrasi Indonesia (DDI) mengusulkan program bantuan terhadap kepala rumah tangga perempuan.
“Kami memandang ketahanan pangan keluarga perempuan atau keluarga denhan kepala rumah tangga perempuan perlu diperhatikan dan mendapatkan bantuan program,” jelas Suyadi.
Untuk itu pihaknya mendorong Pemkot Malang melalui Ranperda PUG untuk dapat mewujudkan program tersebut.
Sementara itu, Sofyan Edi Jarwoko selaku Wakil Wali Kota Malang mengungkapkan Kota Malang tengah serius menangani masalah gender. Melalui Ranperda PUG, pohaknya berharap segala persoalan perempuan dan anak dapat teratasi.
“Artinya kita serius untuk mengangkat masalah gender itu supaya terwujud keadilan, kesetaraan dan sebagainya,” ungkap Sofyan Edi.
Lanjutnya, isu kesetaraan bukan hanya menyangkut perempuan saja namun juga laki-laki. Mengingat kejahatan dan ketidakadilan dapat terjadi ke semua pihak, termasuk laki-laki. Ia menginginkan dengan disahkannya Ranperda ini dapat menghindarkan masyarakat Kota Malang dari tindak kekerasan dan ketidakadilan.
“Tren kesetaraan ini tidak hanya perempuan yang diperlakukan tidak adil, tidak setara, tapi juga pada kalangan laki-laki. Sehingga tren ini akan menjadi relevan kalau kita membicarakan gender,” sambungnya.
Pewarta: Lutfia
Editor: Redaksi Satukanal
