Biaya Sertifikasi Halal Bagi UMK Kini Dipangkas Jadi Rp650 Ribu | SATUKANAL.COM
May 27, 2022
UMK halal

Ilustrasi logo halal

Satukanal.com, Nasional – Biaya pengurusan sertifikat halal reguler khususnya bagi usaha mikro dan kecil (UMK) kini hanya Rp650 ribu. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) menurunkan biaya sertifikasi halal reguler tersebut.

Kepala BPJPH Kemenag, Muhammad Aqil Irham mengatakan, ada beberapa ketentuan tarif sertifikasi halal. Di antaranya adalah untuk usaha mikro dan kecil (UMK) berlaku tarif Rp 0 melalui mekanisme self declare atau deklarasi halal secara mandiri.

Sementara biaya sertifikasi halal reguler untuk UMK dipatok Rp650 ribu. Dengan rincian:

  • Rp300 ribu untuk pendaftaran dan penetapan kehalalan produk,
  • Rp350 ribu untuk pemeriksaan kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).
Baca Juga :  Ketahui Niat Puasa Syawal serta Batas Akhir Pelaksanaannya

“Tarif baru ini jauh lebih murah,” ujar Aqil.

Adanya penurunan biaya tersebut merupakan salah satu wujud dari komitmen pemerintah untuk pelaku UMK dengan tujuan untuk stimulasi, khususnya pada masa pandemi Covid19.

“Nantinya target 10 juta sertifikasi halal dapat kita capai,” terangnya.

Sebagai informasi, BPJPH memiliki empat program akselerasi yang dilakukan sepanjang 2021 dalam upaya untuk percepatan implementasi program sertifikasi halal, diantaranya:

  1. fasilitasi sertifikasi halal pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Pada 2021 sebanyak 3.827 pelaku UMK telah merasakan program fasilitasi sertifikasi halal melalui skema pernyataan pelaku usaha (self declare).
  2. BPJPH menyiapkan 2.992 pendamping proses produk halal (PPH) bagi UMK. Pendampingan PPH dilakukan untuk memastikan bahwa proses produk yang dilakukan oleh pelaku usaha telah memenuhi standar kehalalan yang dipersyaratkan.
  3. BPJPH membentuk tim akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Mereka bertugas melakukan penilaian kesesuaian, kompetensi, dan kelayakan LPH, dengan cakupan kegiatan; verifikasi/validasi, inspeksi produk dan/atau proses produksi halal, inspeksi rumah potong hewan/unggas atau unit potong hewan/unggas, dan/atau inspeksi, audit, dan pengujian laboratorium jika diperlukan terhadap kehalalan produk.
  4. digitalisasi dan perluasan integrasi sistem layanan sertifikasi halal. Menurut Aqil, digitalisasi dan perluasan integrasi sistem layanan sertifikasi halal merupakan keniscayaan. Tanpa keduanya, BPJPH tidak dapat menjalankan layanannya secara optimal.
Baca Juga :  PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Beberapa Kabupaten/Kota Berstatus Level 3

 

 

 

Editor : Naviska