Satukanal.com, Malang – Pemerintah Kota Malang bersama DPRD Kota Malang kembali bahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait Penanaman Modal dalam Rapat Paripurna pada Jumat (19/5/2023).
Dalam rapat tersebut ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika mengingatkan supaya investasi yang masuk tidak melupakan pelaku UMKM maupun bisnis kecil di Kota Malang.
Mengingat dalam sektor pariwisata, Kota Malang unggul dengan wisata kuliner. Termasuk mendapatkan keuntungan dari Kota Batu dan Kabupaten Malang yang sering menjadi jujugan wisata alamnya.
“Kalau Kota Malang nomor satunya kan di kuliner, jadi bagaimana dengan adanya investasi kuliner kita bisa bangkit. Kemudian penanaman modal yang bisa menyerap tenaga kerja tapi muatan lokal kita yakni UMKM dilindungi,” jelas Made usai Rapat Paripurna.
Dengan demikian, terjadi hubungan timbal balik antara bisnis besar dengan perekonomian masyarakat. Hal tersebut dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki Kota Malang sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
“Kami ingin bagaimana mutualisme usaha besar bisa masuk, tapi juga mendongkrak dan menggandeng UMKM di Kota Malang. Paling disoroti adalah potensi Kota Malang yang belum tergali dengan baik. Potensi kita luar biasa, kenapa Kabupaten Malang dan Kota Batu bisa menangkap itu, tapi Kota Malang tidak,” tambahnya.
Made juga menyoroti hotel bintang lima yang ada di Kota Malang. Pasalnya hanya ada satu hotel berbintang lima yang dimiliki. Menurutnya hal tersebut sangat disayanginya, mengingat Kota Malang sering mendapat kunjungan dari wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
“Kemudian hotel-hotel berbintang, sekelas Kota Malang masih punya satu hotel bintang lima. Jadi bagaimana itu bisa menambah lagi,” sambungnya.
Sementara itu Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko menyepakati usulan dari setiap fraksi DPRD Kota Malang. Ia juga berharap Ranperda Penanaman Modal nantinya tidak malah mengganggu pengusaha kecil atau UMKM di Kota Malang.
“Penanaman modal sebagai bentuk investasi yang masuk di Kota Malang jangan sampai mengganggu usaha kecil, UMKM yang sudah ada. Juga memberikan akses kepada masyarakat dalam ketenagakerjaan,” jelas pria yang akrab dipanggil Bung Edi.
Peraturan daerah tersebut nantinya menyesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja sehingga terdapat keselarasan. Ia juga berharap melalui Perda Penanaman Modal, angka pengangguran di Kota Malang dapat teratasi.
“Diharapkan dipacu investasinya supaya mampu mengurangi angka pengangguran. Oleh karena itu perlu stimulan dan kemudahan. Perda Penyelenggaraan Penanaman Modal ini terkait dengan peraturan yang ada di atasnya yakni UU Ciptaker. Kota lebih banyak mengacu pada perubahan itu,” Bung Edi menjelaskan.
Pewarta: Lutfia
Editor: Redaksi Satukanal
