Awas! Ada Ancaman Pidana Bagi Yang Jual Foto KTP Jadi NFT | SATUKANAL.COM
May 22, 2022
KTP NFT

Kartu tanda penduduk (KTP) (Foto: Naviska/ Satukanal.com)

Satukanal.comNasional – Masyarakat dikagetkan adanya penjualan KTP di platform penjualan NFT, OpenSea. Aksi ini jelas berbahaya sebab KTP merupakan Kartu Tanda Penduduk yang didalamnya berkaitan dengan data pribadi yang akan bisa digunakan orang lain. Bahkan penjualan KTP orang lain itu bersifat ilegal.

Diketahui, akun bernama Indonesian Identity Card menjual menjual satu tampilan KTP beserta foto selfie dengan harga yang terbilang mahal 0,234 Ethereum atau sekitar Rp 11 juta, namun tentunya ini merupakan tindakan ilegal.

NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang ada pada KTP bukan angka sembarangan dan harus dirahasiakan. Sebab angka ini bisa digunakan untuk mengetahui identitas pribadi seseorang seperti tempat tanggal lahir, alamat, dan hal yang terkait dari pemilik NIK.

Baca Juga :  Badminton Asia Championships 2022: Kalahkan Atlet Malaysia, Jonatan Christie Lolos ke Perempat Final

Namun saat ini akun dari Indonesian Identity Card sudah tidak tampak di situs OpenSea yang kemungkinan telah di takedown karena banyak yang melaporkan langsung ke pihak berwenang.

Sementara, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pun buka suara soal fenomena ini. Menurut Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi, sudah ada arahan tegas dari Menkominfo Johhny Plate kepada jajarannya agar memperketat pengawasan platform penjualan NFT.

Koordinasi ketat juga dilakukan dengan Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) selaku pihak yang berwenang dengan aset kripto semacam ini.

Kominfo mengingatkan para platfom transaksi NFT untuk memastikan platformnya tidak memfasilitasi penyebaran konten yang melanggar peraturan perundang-undangan, baik berupa pelanggaran ketentuan pelindungan data pribadi, hingga pelanggaran hak kekayaan intelektual.

Baca Juga :  5 Kakak Adik yang Terjerat Kasus Korupsi, Terbaru Ada Ade Yasin dan Rachmat Yasin

Jika ada pihak yang menampilkan apalagi menjadikan wadah jual beli terhadap dokumen kependudukan meski itu miliki dirinya sendiri, dengan dokumen penting yang harus dirahasiakan seperti kejadian yang dilakukan oleh Indonesian Identity Card, maka bisa mendapatkan ancaman pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

Hal itu sudah ada dalam Pasal 96 dan Pasal 96A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Melalui situs resminya, Kominfo mengatakan pihaknya tak segan untuk memutus akses platform NFT di Indonesia, apabila ditemukan banyak pelanggaran.

 

Editor : Naviska