Satukanal.com, Malang – Banyak pedagang yang enggan menyetujui niat Pemerintah Kota Malang untuk melakukan revitalisasi terhadap Pasar Besar. Mereka khawatir apabila dilakukan revitalisasi, para pedagang akan direlokasi ke tempat lain. Alih-alih revitalisasi dan pembongkaran total, mereka lebih menghendaki jika Pasar Besar dilakukan perbaikan.
Hal tersebut disampaikan para pedagang yang tergabung pada Himpunan Pedagang Pasar Besar Malang (HIPPAMA) dalam audiensi bersama Komisi B DPRD Kota Malang pada Selasa (21/2/2023). Para pedagang khawatir pembangunan yang akan memakan waktu bertahun-tahu itu akan berpengaruh pada pendapatan mereka.
“Paling cepat pembangunan nanti 2-3 tahun, bagaimana nasib kita ketika direlokasi selama itu sedangkan kita jualan di pasar penghasilan minim. Sedangkan ini ada 4 ribu pedagang yang punya anak, istri, dan ada pegawainya, bagaimana nasibnya,” ujar Agus Priambodo selaku Humas dari HIPPAMA.
Kekhawatiran lainnya ialah saat relokasi, biaya yang dikeluarkan tidaklah sedikit. Selain itu, bukan hanya perihal omzet namun faktor keamanan juga perlu dipertimbangkan. Tuturnya, seorang pedagang sempat kehilangan sejumlah barang dagangan ketika telah pindah di tempat relokasi.
“Kekhawatirannya macam-macam, ya pendapatan, tempatnya, keamanannya. Pasar ini kondisinya layak tapi tidak pernah dirawat, tidak pernah diperbaiki. Tidak layak karena kotor, sengaja diterbengkalaikan, gorong-gorong perlu dibenahi. Kami tidak mau dibongkar karena struktur bangunan masih layak. Ada uji forensik dari ITS, itu buktinya,” lanjut Agus.
Para pedagang lebih menginginkan fasilitas yang rusak di Pasar Besar untuk segera diperbaiki. Agus menuturkan bahwa bagian dalam Pasar Besar sering terendam banjir yang berasal dari area sekitar pasar. Mereka mengharapkan Pemkot Malang memiliki niat baik untuk melakukan perbaikan di Pasar Besar alih-alih revitalisasi.
“Perbaikan yang diinginkan ya perbaikan total, contohnya membenahi gorong-gorong dulu. Banjir bukan dari pasar tapi dari sayap kanan dan kiri pasar. Habis itu lantai di atas, karena kita swadaya ngeramik di atas saja bisa masa sekelas Pemkot tidak bisa,” lanjutnya.
Salah seorang pedagang yang juga hadir dalam audiensi, Sulaimah mengungkapkan bahwa banyak pedagang tidak menghendaki pembongkaran. Terlebih tidak sedikit pedagang yang telah mengais rezeki di Pasar Besar hingga berpuluh tahun lamanya.
“Kami tidak merekayasa, betul-betul jujur. Pedagang yang asli tidak menghendaki pasar dibongkar, pedagang sudah merasakan pahit getirnya kalau pasar dibongkar. Kalaupun ada pedagang mendukung, itu kebanyakan pedagang yang belum merasakan pasar dibangun. Mungkin ada beberapa oknum, yang memiliki kepentingan pembangunan Pasar Besar,” tutur perempuan yang telah berjualan lebih dari 60 tahun itu.
Menanggapi keluhan pedagang pasar, Trio Agus Purwanto selaku Ketua Komisi B DPRD Kota Malang akan segera mengundang Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendiskusikan segala aspirasi yang telah ditampung.
“Setelah ini kami pun juga akan mengundang Diskopindag untuk berdiskusi. Termasuk kalau memungkinkan, perwakilan pedagang juga akan kita undang,” jelasnya.
Perlu diketahui bahwa terdapat alokasi anggaran sebesar Rp 300 miliar dari APBN untuk revitalisasi Pasar Besar. Terlebih dengan berakhirnya Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan PT Matahari Department Store TBK maka perawatan dan perbaikan Pasar Besar dapat diupayakan menggunakan dana APBD.
“Tapi karena sudah putus (PKS), berarti nanti perawatan ataupun perbaikan bisa kita upayakan lewat APBD. Tapi untuk revitalisasinya pasar ini menggunakan dana APBN, bukan APBD. Supaya APBD benar-benar bisa maksimal dan digunakan untuk yang lain. Kalau dari Pemkot, dari awal Detail Engineering Design (DED) sudah berbunyi Rebuilding, jadi memang bongkar. Konsepnya ingin meniru konsep dari pasar rakyat di daerah lain.” lanjutnya.
Pewarta: Lutfia
Editor : Redaksi Satukanal
