Daftar 3 Provinsi Baru Di Papua Dan Ibu Kotanya! Kini, Indonesia Punya 37 Provinsi | SATUKANAL.COM
Provinsi Baru

Peta wilayah Indonesia (Foto: Wikipedia)

Satukanal.com, Nasional– Indonesia kini punya 37 provinsi dengan 3 provinsi baru Papua. Hal ini diketahui usai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan 3 Undang-Undang Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua pada Kamis (30/6/2022) kemarin.

Ketiga provinsi baru Papua itu adalah Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Selatan. Lantas, apa saja 3 provinsi di Papua dan ibu kotanya tersebut. Simak ulasanya berikut.

Cakupan Wilayah 3 Provinsi Baru di Papua

Panita Kerja RUU Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua di DPR telah menyepakati ibu kota untuk tiga provinsi di Papua. Ketiga ibu kota tersebut adalah Kabupaten Merauke untuk Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Nabire untuk Provinsi Papua Tengah serta Kabupaten Jayawijaya untuk Provinsi Papua Pegunungan.

Selain itu DPR juga sudah menyepakati wilayah cakupan untuk tiga provinsi baru di Papua itu. Provinsi Papua Selatan mencakup Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi serta Kabupaten Asmat.

Berikutnya ada Provinsi Papua Tengah yang cakupan wilayahnya meliputi Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, serta Kabupaten Deian.

Baca Juga :  Pasang Bendera Merah Putih Tak Boleh Sembarang, Begini Aturannya Sesuai Undang-Undang

Terakhir Provinsi Papua Pegunungan mencakup Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lani Jaya, dan Kabupaten Nduga.

Dilansir dari suara.com, dalam prosesnya, sempat terjadi perdebatan penentuan ibu kota Provinsi Papua Tengah. Namun pada akhirnya Nabire dipilih menjadi ibu kota dengan tujuan untuk pemerataan pembangunan.

Butuh 2,5 Bulan Pengesahan 3 Provinsi di Papua

Hanya butuh waktu 2,5 bulan bagi DPR RI untuk membuat tiga provinsi di Papua, terhitung sejak tiga rancangan undang-undang (RUU) tentang provinsi baru ini disahkan sebagai RUU inisiatif DPR dalam forum Badan Legislatif (Baleg) pada 12 April 2022.

Setelah RUU itu ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), tahap selanjutnya adalah pengangkatan pejabat sementara gubernur di ketiga provinsi itu.

Baca Juga :  Cara Daftar Subsidi Tepat MyPertamina untuk Pembelian Pertalite dan Solar

Kewenangan pengangkatan pejabat sementara gubernur di ketiga provinsi itu ada di tangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Para pejabat itu akan bertugas sampai ada kepala daerah yang terpilih dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

Menurut rencana, Kemendagri bakal melantik pejabat sementara gubernur di ketiga provinsi itu pada Agustus 2022. Setelah itu, pembentukan perangkat daerah bakal dilakukan paling lambat tiga bulan sejak pelantikan pejabat sementara gubernur.

Tahap selanjutnya adalah perekrutan aparatur sipil negara (ASN) yang rencananya dilakukan paling lambat enam bulan sejak pelantikan pejabat sementara gubernur. Kemendagri juga mengusahakan supaya 80 persen formasi ASN di ketiga itu diisi oleh orang asli Papua (OAP).

DPR dan pemerintah sepakat bahwa anggaran daerah ketiga provinsi itu diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut perkiraan Kemendagri, anggaran yang dibutuhkan per tahun untuk kegiatan satu provinsi berkisar Rp 700 miliar sampai Rp 1 triliun.

 

(Adinda)